Produk Hukum

 PERATURAN DESA MUMBUL SARI

NOMOR 02 TAHUN 2007

TENTANG

PELESTARIAN SUMBER MATA AIR SERTA

 PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN AIR MINUM.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MUMBUL SARI

Menimbang	:	Bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara kelangsungan sarana dan prasarana air bersih yang ada di Mur semalang perlu pengendalian dan penertiban. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a dan b maka dipandang perlu untuk membuat peraturan Desa Mumbul Sari tentang Pelestarian Sumber Mata Air serta Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Minum.
Mengingat	:	Undang-undang nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam Daerah-daerah  Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara tahun 1958 nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 16497 ) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan ekositemnya; Undang-Undang  nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438 ) Undang-undang nomor 72 tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa
Dengan persetujuan bersama : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Dan KEPALA DESA MUMBUL SARI MEMUTUSKAN :
Menetapkan	:	PERATURAN DESA MUMBUL SARI TENTANG PELESTARIAN SUMBER MATA AIR SERTA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN AIR MINUM.

BAB I 

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Mumbul sari.
2. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )
3. Pemerintah Desa ialah Kepala Desa dan perangkat Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa ialah Badan Permusyawaratan yang terdiri dari Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa Mumbul Sari yang berfungsi membuat peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.

 BAB II

PENJAGAAN DAN PELESTARIAN

Bagian Kesatu

Penjagaan

Pasal 2

1. Sumber – sumber Mata air yang terdapat di wilayah Desa Mumbul Sari harus di jaga kelestarian dari kerusakan, pencemaran yang diakibatkan oleh manusia ataupun yang lainnya.
2. Sumber – sumber Mata air tersebut  tidak dapat dimiliki secara pribadi/ individu melainkan menjadi milik masyarakat bersama untuk di manfaatkan bersama pula.
3. sumber-sumber  Mata air ataupun saluran perpipaan yang sudah rusak diperbaiki secara gotong-royong.

Bagian Kedua

Pelestarian

Pasal 3

1. Melestarikan sumber mata air menjadi tanggung-jawab seluruh komponen masyarakat Desa Mumbul Sari.
2. Melestarikan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 diatas adalah mengawasi dari pembakaran, penebangan hutan di sekitar mata air serta menanami kembali pohon-pohon pelindung

Pasal 4

Pelayanan

1. setiap warga Desa Mumbul Sari mempunyai hak yang sama untuk dilayani kebutuhan air minumnya sesuai dengan Debit air yang terdapat di wilayah Dusun masing-masing.
2. Kelompok Pemakai Air / Badan pengelola dan Pemerintah Desa harus memberikan pelayanan yang sama bagi segenap lapisan masyarakat terutama yang masuk anggota Pokmair.
3. Apabila ada kelompok, perorangan yang punya acara keluarga / kematian dan ingin menggunakan air minum  yang butuh banyak, maka terlebih dahulu harus disampaikan ke pekasih Dusun  untuk mengatur sistem pembagian.

Pasal 5

1. Pemakai sarana air minum tidak boleh mengadakan pengembangan jaringan tampa adanya persetujuan dari pengurus yang ditugaskan/ ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
2. Pengembangan dilaksanakan jika memenuhi persyaratan seperti :

a.       kemampuan / debit air memungkinkan untuk di kembangkan.

b.      Anggota masyarakat yang betul-betul kesulitan tentang kebutuhan air minum dan tidak memungkinkan membuat sumur gali.

c.       Ada kesanggupan / kesiapan dana swadaya masyarakat.

3. Pemakai sarana air bersih baik orang / lembaga / kelompok tidak boleh melubangi pipa/ merusak pipa jaringan tersier.

 BAB III

SISTEM PENGELOLAAN

Pasal 6

1. Sistem pengelolaan sarana dan prasarana air bersih dilaksanakan oleh Lembaga Desa yaitu Kelompok Pemakai Air ( Pokmair )
2. Lembaga ( Pokmair ) bernaung di bawah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM ).
3. Segala bentuk Administrasi dan bentuk keuangan dan lainnya langsung di kelola oleh Pengurus.
4. Pertanggungjawaban kaitannya dengan Pokmair akan dilaksanakan oleh Pengurus Kapada Musyawarah Anggota pada setiap tahunnya.

BAB IV

KEPENGURUSAN

Pasal 7

1. Kepengurusan Pokmair  Desa Mumbul sari di bentuk berdasarkan / melalui Musyawarah Desa ( Musdes ).
2. Masa jabatan Pengurus Pokmair  berakhir selama 2 ( dua ) tahun dan dapat di pilih kembali selama masih memenuhi persyaratan dan yang bersangkutan masih bersedia.

BAB V

SANKSI

Bagian Kesatu

Masyarakat

Pasal 8

1. Setiap orang / anggota masyarakat yang di lihat/ di jumpai berikut barang bukti melangggar pasal 5 ayat 1 maka di kenakan denda sebesar Rp. 150.000 ( Seratus lima puluh ribu rupiah ).
2. Setiap orang / anggota masyarakat yang di lihat / di jumpai melakukan pelanggaran  pasal 5 ayat 3 maka di kenakan denda sebesar Rp. 250.000 ( Dua Ratus lima Puluh ribu rupiah ).
3. Bagi orang / anggota Kelompok yang tidak ikut bergotong-royong dalam perbaikan jaringan perpipaan  akan di kenakan denda sebesar Rp. 25.000 ( Dua puluh lima ribu rupiah ).

Bagian Kedua

Pengurus

Pasal 9

1. Bagi orang / oknum yang termasuk di dalam Pemerintah Desa atau pengurus Badan pengelola / Pokmair yang di dapati berikut barang bukti dan saksi-saksi menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan pungutan, diskriminatif / membeda-bedakan di luar aturan maka akan di berhentikan dari jabatannya.
2. Bagi orang / oknum yang di maksud pasal 9 ayat 1 diatas, tidak mentaati sanksi / denda maka akan di proses melalui aturan yang berlaku.

 BAB VI

IURAN AIR MINUM

Pasal 10

1. Setiap  anggota pokmair wajib membayar iuran air bersih sebesar Rp. 4000/bulan
2. Iuran yang dimaksud pasal 10 ayat 1 diserahkan kepada pekasih Dusun paling lambat tanggl 30 pada bulan yang bersangkutan.
3. Bagi yang tidak membayar  sampai lewat 15 ( Lima belas ) hari maka akan dilakukan pemutusan sementara jaringan ke rumah yang bersangkutan sampai pembayaran di lunasi.
4. Bagi Pekasih Dusun yang tidak menyetor iuran air minum dari masing-masing anggota berturut –turut selama 3 ( tiga ) bulan maka akan dilaksanakan pemutusan jaringan/ penutupan jaringan ke Dusun tersebut.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka semua ketentuan / peraturan mengenai pengelolahan dan pemanfaatan Sumber air minum yang bertentangan dengan perdes ini di nyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Hal – hal yang belum di atur dalam perdes ini sepanjang mengenai pelaksanaannya di tetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan : Mumbul Sari Pada Tanggal : 8 februari 2007 KEPALA DESA MUMBUL SARI H. MOH. ILHAM